Menelisik Akar Sejarah Kekerasan

Seketika mata tertuju pada kejadian bentrokan antara ormas keagamaan dengan warga yang berada di Solo. Seketika mata yang lain juga tertuju pada rentetan kekerasan demi kekerasan yang terjadi belakangan ini. Ada yang hanya mengurut dada, ada pula yang berjuang mencari solusinya tapi apakah ada juga yang tertawa juga di balik kejadian itu semua? Who Knows..

Jika dirunut, pada dasarnya, sejarah kekerasan seumur dengan keberadaan manusia di muka bumi, kekerasan telah ada pada generasi ke dua manusia, yaitu dua anak Adam As yang bernama Habil dan Qabil. Kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan Qabil pada Habil berlatar belakang kecemburuan sosial.

Kekerasan menjadi topik perbincangan yang hangat di negeri multikultural ini beberapa waktu yang lalu. Semisal peristiwa berdarah di Cikeusik, Pendegelang Banten (6/2), menyebabkan empat orang anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI),  harus menemui ajal setelah bentrok dengan massa anti JAI yang diduga datang dari luar Cikeusik.

Seiring perjalanan kehidupan, sejarah kekerasan yang tak jarang berakhir dengan pembunuhan berkembang dengan motif beragam. Fritjof Chapra di dalam bukunya The Turning Point, menyebut kekerasan sebagai “penyakit peradaban”. Fritjof Chapra membaca patologi sosial ini (kekerasan), sebagai bias dari anomali ekonomi dan krisis budaya. Dari perspektif ekonomi, kekerasan lahir dari keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sumber daya ekonomi yang terbatas sementara kebutuhan tak terbatas memaksa manusia untuk bertindak nekad demi memenuhi kebutuhan.

Dengan berbagai jubah kepalsuan, baik atas nama agama, atas nama kebenaran, dan sederet apologi lainnya menjadi pembenaran dari tindak kekerasan tersebut. Sebut saja misalnya pimpinan JAI yang ternyata mendapat suntikan dana sebesar Rp.10 juta setiap bulan, sebagaimana kesaksian yang disampaikan Kepala Desa Umbulan, Cikeusik, M Johar, yang mendengar pengakuan langsung dari Suparman (pimpinan JAI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi tertinggi umat Islam di Indonesia, telah berkali-kali menasehati bahkan berakhir dengan fatwa, perihal kesesatan JAI. Senada dengan MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 1985 menyatakan, Ahmadiyah menyimpang. Di dunia internasional, Rabitah Alam Islami lebih dulu menyatakan Ahmadiyah tidak masuk dalam Islam, para pengikutnya tidak boleh masuk Tanah Suci, tidak boleh naik haji. Kemudian, Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan hal yang sama, melarang. Jadi pada dasarnya, sikap keukeh JAI untuk bertahan dengan pemahamannya, bukan saja soal keyakinan, tapi lebih pada soal kebutuhan ekonomi.

Belum lagi adanya dugaan massa bayaran yang kadang berasal dari kelompok professional terorganisir. “Pekerjaan-pekerjaan” seperti itu, menjadi pilihan karena cukup menjajikan dari segi jumlah bayaran, sementara di sisi lain, pemerintah tidak mampu menyiapkan lapangan kerja yang memadai.

Sedang dari perspektif budaya, struktur sosial yang bergolak dan akhirnya melahirkan kekerasan, merupakan indikasi adanya proses transformasi sehingga menyebabkan rasa keterasingan dan mental ketertinggalan. Menurut sejarawan Arnold Toynbee sebagaimana dikutif oleh Chapra, pergolakan budaya lahir dari pola interaksi sebagai cara sebuah peradaban melakukan dinamisasi untuk membentuk dirinya, mencari titik equilibrum. Irama dalam pertumbuhan budaya tersebut menimbulkan fluktuasi yang saling mempengaruhi antara dua kutub, para filusuf Cina menyebutnya Yin dan Yang, Empedocles menyebut sebagai pertarungan cinta dan benci.

Toynbee menyebut hilangnya fleksibilitas di dalam masyarakat multikulural merupakan tanda-tanda keruntuhan sebuah budaya. Struktur sosial dan pola perilaku masyarakat menjadi kaku, masyarakat tidak lagi mampu menyesuaikan diri dalam kreativitas respons. Kekakuan dan hilangnya fleksibilitas ini menyebabkan pudarnya harmoni secara umum dan mengarahkan masyarakat pada meletusnya perpecahan dan kekacauan sosial.

Sementara itu, di sisi lain, globalisasi yang terjadi begitu derasnya, menyebabkan erosi dan shockbudaya. Arus informasi yang menyerang dari berbagai lini kehidupan, merekonstruksi gaya baru dalam diri bangsa tercinta. Pada akhirnya, anak bangsa kehilangan jati diri akibat adanya polarisasi niali-nilai luhur yang terkontaminasi oleh budaya asing. Padahal jika kita mlihat sejarah masa lalu, kemajemukan bangsa Indonseia justru menjadi modal perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.

Di abad modern ini, dengan supremasi privat yang tak terbatas melalui dalih Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan sering kali berbenturan dengan realitas di dalam suatu masyarakat. HAM  menjadi topeng untuk mengekspresikan diri, sementara masyarakat dengan anutan nilai-nilai yang luhur melihat perubahan sebagai ancaman.

Kelompok konservatif anti kemapanan menjadi kontras dengan ide-ide HAM yang dirumuskan atas dasar kebebasan. Friksi sosial budaya pada akhirnya melahirkan dua kelompok masyarakat yang tidak rukun dan menjadi bom waktu bagi negara dengan masyarakat yang plural seperti Indonesia.

Pancasila sebagai dasar kehidupan dan ciri budaya bangsa Indonesia, tidak tertutup dari perubahan. Sehingga nilai-nilai luhur dan pluralitas, dapat merekatkan masyarakat dari semua golongan baik suku, agama, maupun afiliasi politik. Membaca tafsir dan membumikan kembali dasar dan ideologi negara (Pancasila) menjadi solusi atas konflik sosial yang sering berakhir dengan kekerasan.

Selain itu, konflik tingkat elit yang menjadi tayangan “plus”, juga perlu dibasmi. Karena elit bangsa ini adalah panutan masyarakat. Mana mungkin masyarakat hidup damai, jika pemimpinnya sendiri saling bergulat di tengah kepongahan singgasana. Sehingga penulis memandang, bahwa sangat mendesak untuk terlebih dahulu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada para pemimpin bangsa.

Dari sisi ekonomi, pemerintah perlu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Data BPS tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,1 persen jangan hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Namun yang lebih penting adalah masyarakat bawah yang harus diangkat strata kesejahteraannya, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan mereka. Adanya pengangguran menyebabkan mereka mudah dimobilisasi dengan iminig-iming rupiah,   karena merekalah yang cenderung mudah dieskploitasi oleh fihak-fihak tak bertanggung jawab,  yang menginginkan chaos dan disintegaris sosial. Rupiah sering kali membuat manusia buta mata dan buta hati.

Sementara itu, Umi Sumbullah, pengajar dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam tulisannya yang berjudul Agama dan Kekerasan (Menelisik Akar Kekerasan dalam Tradisi Islam) memaparkan bahwa agama memiliki dua dimensi, normatif dan historis. Secara normatif, agama sesungguhnya mengangankan kerukunan, perdamaian dan nir kekerasan, namun interpetasi terhadap normativitas agama seringkali menjadi justifikasi bagi tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tulisannya ini, mencoba mengeksplorai akar-akar teologis yang kerap dijadikan legitimasi bagi perilaku kekerasan dalam dimensi historis. Konsep jihad yang dimaknai sebagai perang fisik, polarisasi dar al-Islam dan dar a-harb sehingga muncul identitas kawan dan lawan (the others) , konsep dakwah sebagai ideologi pengislaman dunia, maupun keyakinan akan uniformitas antara agama dan politik, merupakan isu-isu teologis yang seringkali memicu ekspresi kekerasan  agama. Sumbangan kelompok Islam fundamentalis dalam menghadirkan fenomena kekerasan agama juga menarik ditelisik, karena  meyakini bahwa Islam bukan semata-mata agama, namun juga politik (al-Islam din wa dawlah).

Semua agama mengkritik kekerasan. Islam, secara doktrinal adalah agama non-kekerasan, namun fakta penaklukan atau dalam bahasa historiografi Islam lebih dikenal dengan pembebasan (futuhat) yang dilakukan terutama mulai  abad 7 juga menggandeng kekerasan. Agama Kristen yang mengklaim diri dan memiliki misi sebagai agama cinta kasih, namun sejarah kekristenan juga sarat dengan kekerasan. Beberapa kasus perang agama/ perang salib  (crusade), dan kolonialisme barat atas dunia muslim abad 18 dan 19, juga sarat dengan kekerasan.. Di sisi lain, munculnya sufisme/mistisisme dengan intensitas yang kuat, sesungguhnya bisa menjadi faktor penyeimbang terhadap dominasi Islam doktrinal/resmi-formalistis. Bahkan dalam semua agama terdapat individu-individu yang memiliki komitmen membangun kebersamaan dan konsen mengatasi kekerasan. Sesungguhnya gerakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok ini, secara reguler mendorong debat di internal agama-agama, karena faktanya, dalam agama apapun tidak ada ideologi dan afiliasi teologis yang monolitik. Sebagai akibatnya juga berbeda-beda dalam menghadapi agama lain. Kekerasan atas nama agama, sesungguhnya juga akan bisa dikurangi/diminimalisir ketika hal tersebut menjadi komitmen moral-nyata bagi semua penganut agama-agama. Agama merupakan fondasi etika   dalam penyelesaian kasus-kasus konflik dan kekerasan, karena pada hakikatnya entitas agama adalah menciptakan perdamaian, bukan menebarkan konflik dan kekerasan.

Watak komunalisme agama yang kental, terutama pada agama-agama semitis (the Semitic Religions) memberikan peluang dan potensi tersendiri bagi terjadinya konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini karena, watak dasar dari revelasi ketiga agama tersebut adalah misi/dakwah, yang selama ini dalam pemikiran mayoritas umat ketiga agama tersebut lebih dipahami sebagai upaya mengkonversi penganut agama lain ke dalam agama mereka. Dalam konteks Islam ada misi “pengislaman” dunia dengan justifikasi Islam sebagai agama universal dan penutup serta penyempurna semua agama sebelumnya.

Dalam konteks ini pula, perlu dimajukan tesis Wim Beuken dan Karl-Josef Kuschel yang berkesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif, yakni : pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, dimana agama merupakan legitimasi tersendiri bagi keabsahan perilaku kekerasan, karena memiliki fungsinya sebagai  ideologi; kedua, agama sebagai faktor budaya identitas. Beberapa kasus kekerasan atas nama agama seperti di  Afrika, yakni di Rwanda, di mana suku Hutu dan Tutsi berkonflik sebagai kekerasan agama. Misionaris Kristen-Islam menemukan masyarakat yang terpecah belah, namun wahyu Kristen menang; Kristen menghancurkan agama tradisional Rwanda (dengan memuji prajurit suci). Asia (sri Lanka), di mana  kerajaan Singhalese  dengan konsep nasionalisme Budhisnya, berperan aktif dalam pentas politik; Sri Lanka, yang kemunculannya sebagai respon terhadap kolonial (sistem pendidikan kolonial) dan missionaris Kristen;  Eropa (Bosnia) yang merupakan representasi perang etnis dan budaya. Konflik dan kekerasan dimaksud, adalah bukti konkrit betapa agama memiliki akar dan legitimasinya terhadap keabsahan perilaku “kekerasn”.

Dengan teologi pembebasan, penindasan dan pembebasan mendominasi wacana teologis dalam masaah sosial, karena eksploitasi ekonomi dan politik, yang dengan senjata moral akan memberikan kekuatan luar biasa seperti konflik yang terjadi  pada Hutu-Tutsi, Kroasia-Serbia, Nazi Jerman dan Apertheid di Afsel. Untuk itu, pemecahkan konflik tersebut dilakukan dengan cara:  exclusion (penyingkiran) dan embrace (penerimaan). Sementara konflik keagamaan di Amerika Latin,yakni di  Guatemala dan Elsavador, kekerasan terjadi sebagai respon terhadap ketidakadilan struktural; sikap kekerasan adalah represi, perang dan terorisme negara; revolusioner/balasan kekerasan; pelajaran sejarah yang tidak bisa dilupakan, karena di antaranya berakar pada kapitalisme dan bukan agama.

Manipulasi agama dilakukan dalam kerangka konflik dan kekerasan di berbagai belahan bumi di atas, di antaranya, karena ; pertama, untuk meladeni ketidakadilan struktural dan  karena dukungan dan legitimasi agama tradisional dan sekte-sekte agama/diangap sebagai  kekuatan tersendiri yang bisa membebaskan; kedua, gama yang membebaskan masyarakat dari ketidakadilan struktural ini sesungguhnya, baik langsung maupun tidak, adalah pengaruh dari teologi pembebasan yang membolehkan  partisipasi kristiani dalam  perjuangan bersenjata. Dalam konteks ini, “perang” dianggap sebagai upaya memrangi kekerasan; perjuangan melawan sumber nafsu, yang harus dilakukan dengan menyelami dimensi iman; memanusiawikan kekerasan dengan cara meminimalisasi kejahatan dan maksimalisasi manfaat; serta menebus kekerasan dengan martirdom/kesyahidan.

Kekerasan atas nama agama, sesungguhnya memiliki akar-akar yang multi dimensional. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya tertentu untuk menelisik dan mencermatinya. Beberapa di antaranya adalah dengan mencari akar sumber kekerasan dalam tradisi agama-agama; membangun solidaritas yang efektif; yang diarahkan untuk menentang ketidakadilan atas nama visi agung kekuasaan Tuhan, kerajaan perdamaian dan keadilan; komitmen pada transformasi secara terus-menerus serta  pemberdayaan dengan ritual, di mana aspek ini juga terkait langsung dengan transformasi masyarakat. Misalnya dalam tradsisi Islam, dinyatakan bahwa ritual shalat bisa berarti bagi penciptaan masyarakat yang terbebas dari fakhsya’ dan munkar (misalnya KKN, ketidakadilan,pelanggaran HAM dan sebagainya).

Kererasan yang mengatasnamakan agama, terutama yang dilakukan oleh kelompok fundamentalisme, sesungguhnya juga tejadi karena kemerosotan kharisma agama akibat modernitas, di mana agama tidak lagi menjadi faktor penentu  bagi masyarakat dan institusinya. Eliminasi agama justru dianggap sebagai faktor kemajuan dan stabilitas, mengingat sejarah agama sejak masa lalu telah menimbulkan berbagai tragedi berdarah antara Muslim-Kristen maupun dalam agama-agama lainnya di seluruh dunia. Namun mulai tahun 1970-an ada “kejutan” Tuhan berupa kemunculan dan kebangkitan agama sebagai kekuatan baru dalam kehidupan yang didengungkan oleh berbagai tradisi agama, baik di timur maupun di barat.  Dalam perspektif kelompok ini, agama bisa menjadi faktor pemecah (fundamentalisme-ekstrimisme) namun juga bisa menjadi faktor pemersatu, terutama dalam masyarakat sekuler, dimana identitas agama sebagai titik acuan bagi jaringan kerja solidaritas sosial-terjalin berkelindan dengan faktor lain.

Beberapa warisan kekerasan atas nama agama, bisa disimak dalam beberapa kasus sejarah keislaman maupun kekristenan. Dalam sejarah Islam misalnya, kasus al-Hallaj yang dihukum mati, Ibnu Rusyd dihukum di depan masjid Kordoba, atau dalam konteks Indonesia adalah Syekh Siti Jenar yang juga dihukum pancung akibat menyalahi pola keberagamaan mainstream. Dalam sejarah Kristiani misalnya, juga bisa dilihat kasus Priscillian yang dihukum mati dan lain-lain. Kendati berbau agama, namun sebenarnya tragedi kekerasan di atas tidak murni agama, tetapi juga terdapat faktor lain seperti politik, sosial dan bahkan interpretasi teologis.

Terdapat beberapa pijakan teologis tentang “perang suci atas nama agama” (holy war/ crusade), yang interpretasinya sarat dan seringkali identik dengan kekerasan. Ini karena, dalam tradisi agama-agama, fenomena ini seakan memiliki legitimasi teologis tersendiri bagi survivalitas dn keberlangungan doktrin tersebut.

Kekeraan berbasis agama, kendati memiliki legitimasi teologis, namun sesungguhnya juga dipahami sebagai fenomena yang memiliki jalinan degan entitas dan faktor lain, semisal ekonomi, politik atau lainnya. Namun, karena ekspresi kekerasan seringkali dibungkus dengan agama, maka kemudia kekerasan lebih kental nuansa dan  motif agamanya dibanding motif lainnya. Ini karena, persoalan agama menyentuh secara lansung dimensi emosionalitas dan batiniah setiap pemeluknya. Karenanya, ketika agama menjadi identitas dan ideologi, maka akan mudah tersulut jka simbol-simbolnya disinggung atau merasa dilecehkan orang lain.  Belum lagi, ketika agama teralienasi dan terelimisai dari kancah modernitas, maka identitas agama akan selalu dibangkitkan menjadi ideologi alternatif yang mampu menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan modern. Tetapi sayang, alih-alih berhasil mengokohkan diri sebagai ideologi alternatif pilihan manusia modern, yang terjadi adalah sebaliknya, kharismatika agama dicoreng-moreng oleh pemeluknya sendiri, karena diekpresikan dengan beragam bentuk kekerasan, yang justru kontrapoduktif dan berlawanan dengan hakikat kehadiran agama bagi manusia. Ekspresi kelompok fundamentalisme (dalam agama apapun), justru seringkali mempertontonkan fenomena ini.

Gejala fundamentalime agama, hampir selalu menunjukkan sikap perlawanan  terhadap semua sistem yang dianggap dapat mengancam eksistensi agama, baik dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekuralisasi dan bahkan semua tata nilai  dan semua paham yang diklaim sebagai produk dan  bercitarasa occident. Dengan demikian, kekerasan agama, memiliki akar teologis yang terkait dengan interpretasi teks-teks keagamaan yang ketika dipahami secara literal, mampu menghadirkan sosok agama yang penuh kekerasan. Wa Allah a’lam bi al-shawab.

 

sumber : Disini dan Disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s