Menguak Misteri Perjanjian Giyanti

image

Perjanjian Giyanti yang dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon 29 Rabi’ulakhir 1680 atau tanggal 13 Februari 1755 silam, merupakan momen penting yang menandai babak baru dari Kerajaan Mataram ini, merupakan proses Palihan Nagari yang dilaksanakan oleh Pangeran Mangkubumi dengan VOC, Belanda. Selanjutnya dari perjanjian itu, terbentuklah dua pusat pemerintahan berbentuk kerajaan meliputi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat seperti yang bisa disaksikan hingga sekarang.
Akan tetapi, meskipun momen itu teramat penting, bukan berarti lepas dari sejumlah kekeliruan. Semisal satu diantaranya yakni mengenai siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian tersebut. Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwono Sri Suwito, ketika menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk “Peringatan Perjuangan Pangeran Mangkubumi” yang digelar di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri UGM pada Selasa (12/02) pagi, mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut hanya diikuti oleh pihak Pangeran Mangkubumi dan pihak VOC, Belanda.

“Ini memang yang kerap kali salah, Perjanjian Giyanti itu tidak dilaksanakan oleh Pakuwubono III dan Pangeran Mangkubumi, tetapi antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC. Baru dua hari kemudian, Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi bertemu di sebuah tempat di Lebak Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755 untuk penyerahan keris Kanjeng Kyai Kopek,” ungkapnya.

Yuwono memaparkan, yang turut serta menandatangani perjanjian tersebut dari pihak Pangeran Mangkubumi yakni Pangeran Harya Hamangkunagara Mataram, Pangeran Ngabehi Lering Pasar, Pangeran Natakusuma, Pangeran Harya Pakuningrat, Adipati Danureja dan Raden Tumenggung Rangga Prawiradirja. Sementara dari pihak VOC, Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Nicolaas Hartingh, W van Ossenberch, JJ Steenmulder dan W Fockens.

Dari pejanjian tersebut, Sultan memeroleh hak 53100 karya (cacah-red( untuk Negaragung dan 33950 karya untuk Mancanegara. Adapun wilayah Mancanegara di bawah Kasultanan ini meliputi daerah Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung-red), Japan (Majakerta-red), Jipang (Bojanegara-red), Teras Karas (Ngawen-red), Sela warung (Kuwu Wirasari-red) dan Grobogan.

“Sebagaimana yang kerap kali dilakukan Belanda untuk melemahkan kekuatan lawannya, mereka melaksanakan politik devideet impera seperti yang juga terjadi pada pembagian wilayah ini. Upaya itu juga dilakukan Belanda untuk meredam perlawanan Pangeran Mangkubumi, sumber lainnya mengatakan bahwa keduanya memang sudah sama-sama lelah dalam peperangan sehingga terjadilah perjanjian tersebut,” imbuhnya.

Adapun Perjanjian Giyanti tersebut, berisi penetapan dan persetujuan VOC kepada Pangeran Mangkubumi untuk diangkat sebagai Sultan atas setengah dari wilayah Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Sultan juga diberakan hak suksesi bagi keturunannya yang sah yakni Adipati Anom, Mas Sundoro dan Ingabehi.

Namun, dalam berita acara perjanjian, ternyata ditemukan kesalahan penulisan mengenai nama Pangeran Mangkubuwi. Yuwono menjelaskan bahwa dalam perjanjian yang diberi cap perwakilan kedua belah pihak ini, tertulis nama Kanjeng Sultan Pakubuwono Senapati ing Ngalaga, sedangkan seharusnya kanjeng Sultan Hamengkubuwono. “Pangeran Mangkubumi tidak membaca perjanjian-perjanjiannya, karena sudah sangat percaya dengan wangsit bahwa Belanda akan segera hengkang dari Bumi Mataram dan Yogyakarta sebagai pusatnya,” imbuhnya.

Diluar itu semua, perjanjian ini dinilai Yuwono sangat merugikan pihak kasultanan. Bagaimana tidak, meski diatur perjanjian namun dalam praktiknya Belanda masih memiliki pengaruh yang kuat di Mataram. Semisal kewajiban bagi para pepatih dalem maupun para bupati dan semua yang memiliki kekuasaan di daerah-daerah yang diangkat oleh Sultan, harus datang ke Semarang untuk mengucapkan sumpah setia di hadapan Gubernur dan Direktur VOC.

Kebijakan ini juga secara langsung melarang Sultan untuk mengangkat pepatih dalem atau bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari Jenderal dan penasehatnya. Demikian pula Sultan tidak diperbolehkan mengasingkan seseorang tanpa melaporkan alasan-alasannya kepada Jenderal dan penasihatnya.

Pada bagian lainnya, disebutkan bahwa Sultan menyatakan dan menjamin bahwa ia tidak akan menyulitkan atau meminta pertanggung jawaban terhadap mereka yang pernah melakukan pemberontakan untuk kepentingan VOC dan akan mengampuni serta tidak akan membalas apa yang telah mereka lakukan.

Sedangkan secara teritorial, secara tidak langsung Sultan menyatakan dan berjanji bahwa ia tidak mempunyai pretensi pada wilayah pulau Madura dan juga daerah pesisir yang dikuasai secara sah oleh VOC, sebagai akibat dari kontrak antara VOC dan almarhum Susuhunan Pakuwubono yang dibuat pada tanggal 18 mei 1746. Hal ini tidak hanya berlaku pada dirinya sendiri, tapi juga untuk semua ahli warisnya. VOC juga meminta seluruh kekuatan dan kekayaannya untuk membantunya menghadapi musuh-musuh yang menyerang propinsi-propinsi yang dimilikinya secara sah selama masa damai tersebut. Untuk itu, Sultan baru akan menerima kompensasi segera setelah VOC menerima produk-produk hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut yang mencapai 10 ribu real Spanyol yang akan dibayarkan setahun sekali.

Disamping itu, Sultan juga berjanji akan membantu Susuhunan Pakubuwana, Raja Surakarta Hadiningrat dengan segala kekuatan ketika diperlukan, tidak hanya kepada raja yang saat itu berkuasa tetap juga kepada raja yang dipilih atas persetujuan VOC kemudian. Baik itu terhadap musuh dalam negeri maupun pemberontah asing.

Perjanjian yang paling merugikan yakni menyangkut masalah hasil bumi. Bagaimana tidak, Sultan mengikatkan diri untuk memasok dan menjual semua produk-produk wilayahnya kepada VOC dengan harga yang telah disepakati (ditentukan VOC). Semisal hasil bumi berupa satu koyang beras sejumlah delapan pikul, tiap pikulnya seberat 130 lbs (pon) yang dihargai 8,75, satu koyang kacang hijau sejumlah 28 pikul yang tiap pikulnya adalah 130 lb dengan harga 25, kemudian hasil bumi lainnya semisal kacang putih, lada hitam bulat, lada hitam yang sudah disaring dua kali, kapulaga, biji ketumbar, biji adas, benang katun, serta tulang tanduk rusa.

Dengan demikian Sultan berjanji untuk bekerjasama dan mempergunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk memperbaiki pengumpulan dan pemasokan produk tersebut untuk kepentingan VOC dan warganya.

Yuwono menambahkan, setelah perjanjian Giyanti tersebut, Pangeran Mangkubumi kemudian bertemu dengan Pakubuwono III pada tanggal 15 Februari 1755 untuk penyerahan keris Kanjeng Kyai Kopek di Lebak, Jatisari. Tak lama setelah itu, tepatnya pada hari Kamis Pon 29 Jumadilawal 1680, atau 13 Maret 1755, dilaksakanan Proklamasi Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Selanjutnya, Sultan HB I mesanggrah di pesanggrahan Ambar Ketawang pada hari Kamis Pon, 13 sura 1681 atau 9 Oktober 1755.

Babak selanjutnya yakni peresmian Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditandai dengan masuknya Sultan HB I bersama keluarganya ke Kraton Yogyakarta dari arah selarah pada hari Kamis Pahing 13 Sura 1682 atau 7 Oktober 1756 ditandai dengan sengkalan Dwi Naga Rasa Tunggal (1682) yang terukit di Banon Kelir Regol Magangan dan Ragol Gadhung Mlathi

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s